SELASA INI, TIPIKOR PERIKSA LAGI WINASA

Penyidik tipikor Dit.Reskrim Polda Bali masih memerlukan keterangan mantan Bupati Jembrana, Prof. I Gede Winasa. Penyidik yang dipimpin AKBP Komang Suwirya, selasa (14/12) ini rencananya kembali memeriksa mantan penguasa “Bumi Mekepung” tersebut.

Informasi yang diperoleh (13/12) kemarin, winasa akan diperiksa dalam dugaan korupsi pabrik kompos.

Sedangkan AKBP Komang Suwirya saat dimintai konfirmasi lewat telepon menjelaskan bahwa Winasa akan dimintai keterangan seputar posisinya sekarang yang tidak lagi menjabat sebagai Bupati Jembrana. Materi pemeriksaan yang diajukan tak jauh dari seputar jabatan dan kewenangannya dalam pengadaan pabrik kompos di Yeh Peh, Jembrana.

Polisi berharap, adanya diperiksa kembali Winasa, maka berkas-berkas yang diusulkan penyidik lebih sempurna.

“jadi menurut melengkapi berkas, dan penegasan surat keputusan (skep) mengenai pengangkatan dan pemberhentian.” Jelas AKBP Komang Suwirya.

Polisi menjadwalkan pemeriksaan dilakukan selasa pagi ini di Mapolda Bali. Sesuai dengan panggilannya, mantan penguasa dua periode di Kabupaten Jembrana itu dating sekitar pukul 09.30. Sesuai dengan konfirmasi yang didapat penyidik, Winasa memang dijadwalkan tiba pukul 09.30.

Seperti diberitakan I Gede Winasa sudah dua kali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus pengadaan mesin kompos. Terakhir dia diperiksa oleh sat IV Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Bali pada 16 November lalu. Saat itu, Winasa yang lengser pada tanggal 15 November lalu ini datang ke markas Polda Bali tak seperti biasanya. Dia datang sekitar pukul 16.30 dan pulang pukul 20.30. Kepolisian waktu itu memeriksa Winasa untuk menyempurnakan berkasnya dalam kasus pengadaan mesin kompos yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 milyar.

Sebelumnya, Winasa sebelumnya juga diperiksa Polda Bali pada selasa (19/10) lalu. Kala itu didampingi dua pengacaranya Ferdinan, dan Agakhan, dari Kantor Kuasa Hukum OC Kaligis. Sekedar diketahui, Winasa adalah pejabat kelima yang terseret sebagai tersangka sebagai kasus kompos, setelah Nyoman Suryadi (mantan Kepala Dinas PULH Jembrana), dan I Gusti Ketut Muliartqa ( Deriktur Perusda Jembrana), Nyoman Gede Sadguna( Pejabat PTK Jembrana), dan I Gusti Agung Permadi ( Direktur CV Puri Bening). Selain itu, Winasa juga terancam lagi statusnya sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang sebesar Rp 850 juta tahun 2008 lalu dari temuan PPATK dan Mabes Polri terkait adanya aliran dana liar. Kasusnya masih dibidik petugas Tipikor Polda Bali.

Fraksi Demokrat dan Golkar Boikot Sidang, Rapat Penetapan APBD Molor

Tindakan sejumlah anggota DPRD Jembrana dari Fraksi Golkar dan Demokrat yang kompak tidak hadir dalam sidang paripurna penetapan APBD 2011 Senin (13/12) kemarin, mengakibatkan sidang ditunda. Padahal penetapan itu mendesak. Hal ini memunculkan indikasi para anggota DPRD itu sengaja memboikot sidang. Kedua fraksi sepakat tidak hadir hanya untuk kepentingan kampanye kandidat yang mereka usung.

Sidang yang dimulai pukul 09.30 wita itu ditunda hingga dua jam lantaran jumlah anggota DPRD yang hadir tidak kuorum. Para tamu undangan dari Muspida, jajaran pemkab, serta Kepala Desa yang hadir pun gigit jari lantaran absennya sebelas anggota DPRD itu. Bahkan seolah tahu sidang akan ditunda, para kepala desa langsung keluar sidang sembari di antaranya mengungkapkan kekecewaan mereka. ''Dulu kami didesak datang, sekarang malah mereka sendiri yang absen. Jelas anggaran akan terlambat,'' ujar salah satu kepala desa.

Dari 30 anggota DPRD yang hadir hanya 18 orang. Uniknya anggota DPRD yang tidak hadir hanya dari Fraksi Golkar dan Demokrat, sementara PDI-P, PNBKI dan F1 nampak komplit hadir. Bahkan yang sangat disayangkan di antara yang tidak hadir itu merupakan Wakil DPRD Jembrana yakni Ketut Widastra (Golkar) dan Wayan Wardana (Demokrat). Di barisan meja pimpinan sidang hanya terisi Plt. Ketua DPRD, I Ketut Sugiasa dan penjabat Bupati Jembrana IGM Sunendra.

Selain Made Kembang Hartawan yang cuti, yang tidak hadir di antarnanya Wayan Sukaya, Putu Kamawijaya, Ketut Tresnawati Bulan, Nengah Rasmini, I.B. Suarjana, Gede Suarna Adi (F-Demokrat) serta Made Suardana, Nyoman Birawan, Made Sudiastra Adiputra (Fraksi Golkar).

Absennya sebelas anggota DPRD ini berakibat pada molornya penetapan APBD yang sudah dibahas selama sebulan terakhir. Hal ini mengundang reaksi keras dari rekan-rekan sejawat mereka di DPRD Jembrana. Sejumlah pentolan Ketua Fraksi menilai perbuatan ke-11 anggota dewan itu sudah melecehkan dewan dan rakyat. ''Fraksi Demokrat dan Golkar sudah memboikot APBD dan ingkar janji pada rakyat. Kalau untuk bintek dan kunker mereka paling getol, tapi kalau untuk rakyat kenapa digantung,'' tandas Nyoman Yudi Wartono anggota Fraksi PNBKI.

Plt. Ketua DPRD, I Ketut Sugiasa, mengatakan dengan ditundanya sidang ini pihaknya sangat menyayangkan. Sesuai aturan sidang paripurna akan diagendakan lagi pada tiga hari ke depan. Kalaupun para anggota DPRD tidak setuju dengan hasil APBD, semestinya dicurahkan saat rapat kerja sebelumnya. ''Yang sakit saja datang untuk kepentingan rakyat, kenapa mereka tidak datang? Hanya satu jam saja untuk ketok palu,'' terang Sugiasa.

Minta Izin

Sementara itu, anggota DPRD Jembrana Putu Kamawijaya dari F-Demokrat yang juga tidak hadir mengatakan seluruh anggota Fraksi Demokrat diminta tidak hadir untuk berpartisipasi dalam kampanye Patriana Krisna-Subanda (PAS). Menurutnya itu penting karena hanya lima tahun dilakukan sementara jadwal kampanye tidak bisa diundur. ''Ini tugas partai dan kami diminta untuk all out memenangkan paket PAS, dan kami sudah izin untuk tidak ikut sidang. Apa tidak boleh untuk izin,'' katanya. Kamawijaya mengatakan alasan ketidakhadiran mereka murni untuk kampanye dan tidak ada niat untuk memboikot sidang.

Menurut Kamawijaya jika di luar kampanye PAS pihaknya pasti akan mengikuti persidangan. Di sisi lain, Ketua DPC Golkar Jembrana, Made Suardana, yang dihubungi kemarin, ponselnya tidak aktif.